Surat Penagihan Utang: Prosedur Resmi, Dasar Hukum, dan Strategi Menghindari Sengketa

Surat penagihan utang adalah dokumen tertulis yang digunakan oleh kreditur untuk mengingatkan debitur atas kewajiban pembayaran yang telah jatuh tempo. Dokumen ini berfungsi sebagai bukti bahwa penagihan telah dilakukan secara patut sebelum ditempuh upaya hukum lanjutan.

Dalam praktik bisnis, penagihan tanpa surat resmi sering kali melemahkan posisi kreditur apabila terjadi sengketa, karena tidak ada bukti tertulis yang menunjukkan itikad baik dalam proses penagihan.

Dasar Hukum Penagihan

Penagihan utang berlandaskan pada perjanjian yang sah sesuai Pasal 1320 KUHPerdata. Apabila debitur lalai memenuhi kewajibannya, kreditur berhak menagih berdasarkan kesepakatan yang telah disetujui sebelumnya.

Tahapan Penagihan yang Dianjurkan

• Identifikasi piutang dan tanggal jatuh tempo
• Penagihan persuasif melalui surat penagihan pertama
• Penagihan lanjutan dengan peringatan tertulis
• Somasi sebagai peringatan hukum terakhir

Risiko Jika Tidak Menggunakan Surat Resmi

• Utang sulit dibuktikan secara hukum
• Potensi daluwarsa penagihan
• Debitur menyangkal kewajiban

Isi Pokok Surat Penagihan

Surat penagihan idealnya memuat identitas para pihak, dasar utang, nilai kewajiban, batas waktu pembayaran, serta pernyataan langkah lanjutan apabila kewajiban tidak dipenuhi.